MK Pertimbangkan Buka Rekaman Rekayasa

Hakim konstitusi Mahfud MD dan Akil Mochtar (Antara/ Widodo S Jusuf)

BERITA TERKAIT

• Hendarman Bungkam Soal Pencatutan RI 1
• MK: Proses Hukum Bibit-Chandra Tetap Berjalan
• DPR Imbau Polisi Bentuk Tim Khusus
• MK: Pemberhentian Bibit-Chandra Harus Ditunda
• Wakil Jakgung Ritonga Kini Biaso-biaso Saja

VIVAnews - Mahkamah Konstitusi meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk membawa seluruh dokumen yang dimiliki untuk dihadirkan dalam sidang uji materiil Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Termasuk bukti rekaman rekayasa kriminalisasi.

"Kami perintahkan kepada KPK supaya membawa dokumen yang diperlukan," kata Ketua MK, Mahfud MD, di Gedung MK, Jakarta, Kamis 29 Oktober 2009.

Mengenai rencana diajukannya bukti rekaman rekayasa kriminalisasi Bibit dan Chandra, menurut Mahfud, MK akan melihat perkembangan dalam persidangan. "Tergantung pemeriksaan sidang nanti, kalau dalam pemeriksaan diperlukan ya dibuka nanti di persidangan," ujarnya.

Mahfud menegaskan, Mahkamah Konstitusi pada prinsipnya tidak akan mengurusi kasus pidana Bibit dan Chandra. "Itu ranah pengadilan bukan di MK," ujarnya.

Sidang uji materiil UU KPK akan dilanjutkan kembali pada pukul 12.30. Sidang akan mendengarkan keterangan dari saksi atau ahli yang dari pemerintah dan DPR.

Sebagaimana diketahui, dua pimpinan KPK nonaktif, Bibit-Chandra mengajukan permohonan Uji materi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Mereka meminta Mahkamah membatalkan Pasal 32 Ayat 1 huruf c UU KPK yang berbunyi, "Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi berhenti atau diberhentikan karena : menjadi terdakwa karena melakukan tindak pidana kejahatan."

Menurut mereka Pasal ini tidak menghormati azas kepastian hukum dan azas proporsionalitas. Mereka meminta mahkamah menyatakan Pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 27 ayat 1, 28D ayat 1, Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945.

Bibit dan Chandra ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus dugaan penyalahgunaan kewenangan. Mereka diduga telah menyalahgunakan kewenangannya saat mencekal bos PT Masaro Radiocom Anggoro Widjojo dan mencabut cekal bos PT Era Giat Prima Joko Soegiarto Tjandra.

Kirim Komentar

Anda harus Login untuk mengirimkan komentar

atau