VIVAnews -- Abu Bakar Ba’asyir pimpinan Pondok Pesantran Ngruki, Jawa Timur menyayangkan sistem pemerintahan di negara Indonesia yang salah, dan berakibat saling bersitegangnya dua lembaga pemerintah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri.
Ba'asyir melihat, pemimpinan yang sudah berkuasa di Negara Indonesia ini bukan membenahi masyarakat Indonesia maju dan berkembang. Melainkan, hanya untuk mencari keuntungan sendiri-sendiri. "Akibatnya, terjadilah konflik antara KPK dan Polri yang sampai saat ini masih kisruh," tuturnya.
Abu Bakar Ba’asyir menyikapi tindakan Polri yang melakukan penahanan terhadap dua pimpinan non aktif KPK Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah usai acara intermediate training Latihan Kepemimpinan II Tingkat Nasional yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang diadakan di aula Kampus Analis Kimia, Kota Bogor, Senin 2 Nopember 2009.
Tidak hanya para pemuka agama, seorang budayawan di Bali, I Gusti Ngurah Harta menyesalkan sikap tidak sportif yang ditunjukkan pemerintah terhadap penanganan kasus yang saat ini menimpa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Sepertinya ada pihak tertentu yang memiliki kepentingan untuk balas dendam. Seolah orang yang pernah ditangkap maupun yang saat ini tengah berurusan dengan KPK bersatu dan berusaha untuk menjatuhkan lembaga ini," kata Harta saat kepada VIVAnews, Senin, 2 November 2009.
Dia setuju dengan pernyataan Gus Dur untuk membentuk lembaga independen untuk mengambil langkah selanjutnya. "Sejak kasus Antasari terungkap, pekerjaan KPK menjadi terbengkalai. Mereka sibuk menjadikan KPK sebagasi sasaran tembak, bukan meneyelesaikan kasus yang ada," tutur dia.
Karena itu, mereka berharap seluruh pejabat dapat berpikir lebih cerdas, sehat, dan rasional. "Jadilan negarawan yang memikirkan negara, jangan saling main ancam dan menjatuhkan lembaga lain,"
Menurutnya, saat ini justru Indonesia menjadi negara yang lebih bodoh dari para pendiri bangsa. "Kalau dulu pendiri kita bersusah payah untuk menyatukan negeri ini kenapa justru sekarang ada pihak yang ingin memecah," tutur Ngurah.
Laporan: Ayatullah Humaeni | Bogor
