Ketua DPR: Hukum Berat Pencatut Nama SBY

Jika Kabareskrim terlibat, Ketua DPR meminta jangan segan-segan dipecat.

Rabu, 4 November 2009, 16:20 WIB

Arfi Bambani Amri, Anggi Kusumadewi

Follow @vivanews

Susilo Bambang Yudhoyono diapit Marzuki Alie, Hadi Utomo & Anas Urbaningrum (Antara/ Widodo S Jusuf)

BERITA TERKAIT

VIVAnews - Penangguhan penahanan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibid Samad Riyanto dan Chandra Hamzah dinilai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie, keputusan tepat. Keputusan itu harus ditindaklanjuti dengan memproses orang-orang yang diduga merekayasa kasus tersebut.

Hal itu dikemukakan Ketua DPR RI Marzuki Alie saat jumpa pers di press room DPR, Rabu 4 November 2009. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu menilai apa yang telah dilakukan di dalam peradilan Mahkamah Konstitusi (MK) dapat dijadikan bahan bagi pihak Kepolisian dan Kejaksaan di dalam proses peradilan yang ada. ”Dalam konteks menjamin rasa keadilan dalam masyarakat,” katanya.

Lebih jauh, Ketua DPR berharap semua pihak dapat menghormati dan menciptakan situasi kondusif pada proses peradilan yang sedang berlangsung. ”Termasuk mendorong Tim Pencari Fakta agar dapat bekerja secara optimal didalam membantu proses peradilan tersebut,” ujar Marzuki Alie.

Ia juga minta supaya pihak berwenang menindaklanjuti hasil rekaman. Siapapun yang terlibat harus dihukum. ”Kalau memang Kabareskrim terlibat, jangan ragu-ragu dipecat,” ujarnya. Sementara pencatut nama Presiden SBY segera disidik. ”Kami merekomendasikan untuk dihukum berat,” ujar Marzuki.

Pencatutan nama SBY muncul dalam dua versi. Pertama dengan menyebut kode "RI 1" dan kedua dengan langsung menyebut "SBY."

Penyebutan "SBY" muncul dalam rekaman percakapan antara Anggodo Widjojo dengan seorang perempuan bernama Yuliana. Pencatutan itu dikaitkan dengan peran seseorang bernama Ritonga.

Kapan nama RI 1 dicatut? Baca berikut ini:

RI 1 Disebut-sebut Anggodo dan Anggoro

• VIVAnews | Share :