SBY Agar Beri Sanksi Oknum yang Terlibat

TPF: Denny Indrayana & Adnan Buyung (duduk), Anies, Hikmahanto & Amir Syamsudin (Antara/ Widodo S Jusuf)

Please install the Flash Plugin

BERITA TERKAIT

• SBY Harus Dengar Publik untuk Survive
• Bahas Rekomendasi, SBY Gelar Rapat Khusus
• Anggodo Pintu Masuk Berantas Para "Markus"
• Apakah Kapolri Akan Dicopot? Tunggu Senin
• Hasil Kajian Tim 8 Terbuka untuk Publik

VIVAnews - Tim Independen Verifikasi Fakta dan Proses Hukum atau Tim 8 sudah menyerahkan rekomendasi akhir kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Salah satu rekomendasi adalah agar Presiden SBY menjatuhkan sanksi bagi penegak hukum yang terbukti terlibat.

"Agar Presiden dapat untuk memenuhi rasa keadilan dapat menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang bertanggungjawab dalam pemaksaan kasus ini," kata Anies Baswedan, anggota di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 17 November 2009.

Tim 8 juga merekomendasikan agar Polri menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3, Kejaksaan Agung untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atau SKP2. "Demi kepentingan umum, perkara untuk dihentikan," ujar Anies.

Rekomendasi lain Tim 8 yakni, agar kasus yang membelit dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah itu dihentikan.

"Setelah mempelajari fakta-fakta lemahnya bukti-bukti materil maupun formil dari penyidik dan demi kredibilitas hukum, dan tegaknya penegak hukum yang jujur, objektif, maka proses hukum terhadap Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto sebaiknya dihentikan," ujar Anies.

ismoko.widjaya@vivanews.com

Kirim Komentar

Anda harus Login untuk mengirimkan komentar

atau