VIVAnews - Politisi Partai Keadilan Sejahtera, Nasir Djamil, menilai tak tepat Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang dipimpin Kuntoro Mangkusubroto menjadi ujung tombak pemberantasan mafia hukum. Latar belakang Kuntoro adalah teknik, bukan hukum atau pun pemerintahan.
"Heran ya, kenapa Kuntoro diminta koordinatori pemberantasan mafia hukum," ujar Nasir di gedung parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat 20 November 2009. "Saya juga bertanya, apakah ini bagian dari upaya lempar bolanya SBY," kata Nasir.
Nasir menduga sejak awal, memang Presiden kurang berani, kurang menyadari situasi hari ini tidak normal. "Masih merasa situasi hari ini normal-normal saja, padahal ini kan sudah tidak normal," kata Nasir.
UKP4 diserahi tanggung jawab memberantas mafia hukum setelah Tim 8 yang diketuai Adnan Buyung Nasution merekomendasikan perlunya suatu badan untuk itu. Rekomendasi itu baru secara resmi dijawab SBY pada Senin 23 November 2009 nanti.
