VIVAnews - Cara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak tegas dalam menangani perseteruan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dengan Kepolisian kembali menuai kritik.
Kali ini kritik diucapkan Mayjen (Purn) Syamsu Djalal, mantan Komandan Pusat Polisi Militer, yang meminta ketegasan Presiden SBY dalam menangani perseteruan tersebut.
Hal itu diungkapkan Syamsu Djalal saat mengadakan konferensi pers di Hotel Nikko, Jakarta, Jumat malam, 20 November 2009. "Presiden harus segera mengambil langkah tegas dan berani. Jangan cuma omdo (omong doang) alias NATO (No Action Talk Only)," kata dia.
Ketidaktegasan itu, menurut Syamsu, diperlihatkan saat SBY membentuk Tim Pencari Fakta (Tim 8) untuk menangani kasus tersebut. "Dengan adanya Tim 8, persoalan ini jadi semakin membias. Padahal, dia punya pembantu-pembantunya, punya menteri," ujarnya.
Bahkan, setelah setelah Tim 8 mengeluarkan rekomendasi, dalam pandangannya, SBY masih ragu untuk menjalankan apa yang diberikan tim tersebut. "Jangan kemudian panggil Kapolri, Jaksa Agung lagi. Kan itu yang dianggap bermasalah. Malah meminta (pendapat) dari Kapolri dan Jaksa Agung lagi," tuturnya.
Sebagai seorang Jenderal Purnawirawan TNI, Syamsu mengatakan ketegasan harus diperlihatkan SBY dengan cepat mengambil tindakan tanpa keraguan. Dia kemudian mengingatkan, setiap Prajurit TNI sewaktu pelatihan terjun di Jatijajar mempunyai slogan "Kalau ragu, pulang saja."
"SBY harus ingat slogan di Jatijajar itu. Kalau ragu, turun saja (sebagai presiden)," tutur Syamsu yang juga pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda bidang Intelejen ini.
antique.putra@vivanews.com
