VIVAnews - Silang sengketa antar penegak hukum tak menyurutkan langkah pemerintah dalam memberantas korupsi, termasuk pembersihan mafia hukum. Langkah ini merupakan prioritas pemerintah dalam 100 hari ke depan.
Untuk memberantas mafia hukum, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku tengah menyiapkan Satuan Tugas di bawah unit kerja Presiden.
"Khusus untuk menyukseskan gerakan Pemberantasan Mafia Hukum saya sedang mempersiapkan untuk membentuk Satuan Tugas di bawah Unit Kerja Presiden yang selama 2 tahun kedepan akan saya tugasi untuk melakukan upaya Pemberantasan Mafia Hukum," kata SBY di Istana Negara, Jakarta, Senin 23 November 2009.
SBY berharap dukungan dan kerja sama dari semua Lembaga Penegak Hukum dari LSM dan Media Massa serta dari masyarakat luas. "Laporkan kepada Satgas Pemberantasan Mafia Hukum jika ada yang menjadi korban dari praktik-praktik Mafia Hukum itu, seperti pemerasan, jual-beli kasus, intimidasi dan sejenisnya," kata dia.
Dalam kaitan ini, SBY saya menyambut baik rekomendasi Tim-8 dan juga suara-suara dari masyarakat luas agar tidak ada kasus-kasus hukum, utamanya pemberantasan korupsi yang dipetieskan di KPK atau juga di Polri dan Kejaksaan Agung. "Kalau tidak cukup bukti hentikan, tetapi kalau cukup bukti mesti dilanjutkan." kata dia
Hal ini untuk menghindari kesan adanya diskriminasi dan tebang pilih dalam pemberantasan korupsi. Apalagi kalau pemeti-esan ini berkaitan dengan praktik-praktik Mafia Hukum tadi
Kepada jajaran Polri, Kejaksaan Agung, KPK dan Lembaga-Lembaga penegak hukum dan pemberantas korupsi lainnya, SBY meminta mereka tersu berbenah diri untuk meningkatkan integritas dan kinerjanya. "Bangun kerja sama dan sinergi yang lebih baik dan hentikan disharmoni yang tidak semestinya terjadi," kata dia.
