VIVAnews - Malam ini, Selasa 24 November 2009, Komisaris Jenderal Susno Duadji harus melepas jabatannya sebagai Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri. Dia digantikan Ito Sumardi, yang malam ini pangkatnya dinaikan menjadi Komisaris Jenderal.
Mengapa Susno diganti? Menurut Juru Bicara Polri, Inspektur Jenderal Nanan Soekarna, pergantian Susno dan 24 perwira tinggi dalam rangka tour of duty dan tour of area.
"Juga bagian untuk mengakomodir area reposisi," kata Nanan di Markas Besar Kepolisian, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Selasa 24 November 2009.
Apakah ini bagian dari sanksi oleh Inspektur Pengawasan Umum Polri? Nanan mengaku tidak tahu. "Saya nggak tahu, yang pasti tadi malam ada Wanjakti [Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi]," tambah dia.
Sampai malam ini Susno Duadji belum bisa dimintai konfirmasi. Telepon genggamnya tak aktif ketika VIVAnews mencoba menghubunginya.
Sebelumnya, dalam pidatonya Senin (23/10) malam, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menginstruksikan kepada Kapolri dan Jaksa Agung untuk melakukan penertiban, pembenahan dan perbaikan di institusinya masing-masing berkaitan dengan kasus ini.
"Saya sungguh berharap KPK juga melakukan hal yang sama di institusinya," ujar SBY.
Salah satu rekomendasi Tim 8 yang diketuai Adnan Buyung Nasution adalah pembebastugasan Susno Duadji dan reposisi sejumlah pejabat di kepolisian dan kejaksaan. Susno sendiri, saat Tim 8 bekerja, memang nonaktif, namun segera aktif kembali setelah mandat Tim 8 untuk bekerja selama dua minggu selesai.
Susno Duadji adalah salah satu pejabat yang disebut dalam rekaman telepon Anggodo Widjojo yang diputar ulang dalam sidang Mahkamah Konstitusi. Rekaman itu menerbitkan dugaan Anggodo merancang rekayasa kasus atas dua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Bibit S Riyanto dan Chandra M Hamzah.
Bibit-Chandra sendiri dikenakan pasal penyalahgunaan wewenang oleh kepolisian, lalu sempat ditahan. Begitu ditahan, muncul gerakan publik mendesak pembebasan Bibit-Chandra sehingga Presiden lalu memutuskan membentuk Tim 8 untuk memverifikasi fakta dan proses hukum kasus itu.
