BPK: Suntikan LPS adalah Uang Negara

  (Antara/Ismar Patrizki)

BERITA TERKAIT

• Hatta Imbau BUMN Ikut Jelaskan Kasus Century
• BPK Tak Mau Beri Semua Data ke Pansus
• Pansus Century Perdalam Rekayasa & Data
• Ketua BPK: Kami Tamu, Minta Doanya Saja
• Pembagian Tugas Kasus Century Digelar di KPK

VIVAnews - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Hadi Poernomo mengungkapkan bahwa keuangan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah keuangan negara. Artinya, dana LPS yang disuntikkan untuk membail-out Bank Century adalah uang negara.

Hadi menjelaskan sejumlah alasan mengapa keuangan LPS dianggap sebagai keuangan negara. Pertama, menurut dia, jika mengacu pada UU LPS di Pasal 6 ayat I disebutkan bahwa laporan keuangan diaudit oleh BPK.

"Jika mengacu pada UU BPK disebutkan bahwa BPK bertugas memeriksa keuangan negara," ujar Hadi dalam rapat dengan Panitia Khusus Hak Angket Bank Century di gedung DPR, Jakarta, Rabu, 16 Desember 2009.

Menurut dia, pihak lain yang menjadi anggota LPS yang mendapatkan fasilitas pemerintah merupakan keuangan negara. Di sini, semua bank wajib menjadi anggota LPS. Kedua, LPS melepaskan dan memutuskan kontribusi premi asuransi. Sedangkan, yang lalai audit dikenakan sanksi.

Selain itu, menurut dia, modal awal LPS berasal dari APBN senilai Rp 4 triliun. Modal awal itu juga dimintakan persetujuan DPR. Apalagi melihat fungsi LPS sebagai penjamin nasabah penyimpan serta menangani bank gagal.

"Jadi, BPK berkesimpunan keuangan LPS adalah keuangan negara."

Pemerhati

16/12/2009

Ukuran uang negara jangan karena BPK yang melakukan audit-nya. LPS karena fungsinya merupakan bagi dia lembaga negara sehingga auditor yang tepat melakukan audit adalah BPK. Sama dengan urusan haji..BPK melakukan audit karena fungsi pelaksanaannya. Dulu

• Balas   • Laporkan

Kirim Komentar

Anda harus Login untuk mengirimkan komentar

atau