VIVAnews - Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Penyadapan terus menimbulkan kontroversi. Mantan Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung, Chaerul Imam, berharap RPP itu tidak disahkan pemerintah.
"RPP itu seharusnya ditunda atau ditiadakan sama sekali," kata Chaerul saat dihubungi VIVAnews, Rabu 23 Desember 2009.
Jika RPP disahkan, lanjut Chaerul, seharusnya polisi dan jaksa tidak lagi memiliki kewenangan untuk menyadap. Hal ini karena gaji polisi dan jaksa masih kecil. "Besar kemungkinan penyadapan yang dilakukan justru berpotensi disalahgunakan," ujarnya.
Kewenangan penyadapan, menurut Chaerul, sebaiknya dipegang sepenuhnya oleh KPK. Jika polisi dan jaksa ingin melakukan penyadapan, dapat berkoordinasi dengan KPK. "KPK sudah memiliki pengalaman menyadap selama lima tahun dan tidak pernah gagal," ujarnya.
Menurutnya, aturan penyadapan yang baru dapat dilakukan jika kasus pada tahap penyidikan akan sangat tidak berguna. Karena perkara pada tahap penyidikan sudah sangat terbuka. "Jadi percuma saja, karena semua orang sudah tahu akan disadap," ujarnya.
Mengenai rencana dibentuknya Dewan Intersepsi Nasional, menurut Chaerul, lembaga itu akan tidak berguna. Karena dengan terbentuknya lembaga itu, maka pihak yang mengetahui rencana penyadapan akan semakin banyak. "Semakin banyak orang yang tahu, maka penyadapan itu kemungkinan besar akan gagal," ujarnya.
