Kasus Anggodo Lamban, Dirdik KPK Harus Mundur

Anggodo Widjojo (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

BERITA TERKAIT

• "KPK Harus Tetapkan Anggodo Jadi Tersangka"
• 2010, KPK Fokus Tangani Penegak Hukum
• Uang Joko Mengalir ke Yayasan Kesetiakawanan
• "Semua Pimpinan KPK Tangani Kasus Anggodo"
• Kasus Anggodo Masih Tahap Penyelidikan

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi hingga kini belum menetapkan Anggodo Widjojo sebagai tersangka. Indonesia Corruption Watch memberikan tenggat waktu ke KPK untuk menetapkan Anggodo sebagai tersangka dalam waktu dua minggu.

"Kalau dalam dua minggu Anggodo tidak jadi tersangka, Direktur Penyidikan (Brigjen Suaedy Husein) mending disuruh mundur saja," kata Wakil Koordinator ICW, Emerson Yuntho, di Kantor ICW, Jakarta, Kamis 31 Desember 2009.

Menurut Emerson, KPK sudah memiliki data yang lengkap untuk menjadikan Anggodo sebagai tersangka. Emerson menduga, lambannya pengusutan kasus adik buronan korupsi Anggoro Widjojo itu karena Direktur Penyidikan KPK juga berasal dari kepolisian.

"Jangan-jangan karena Direktur Penyidikan itu kebetulan polisi, jadi tidak mau menyelesaikan kasus ini. Dia harus menjelaskan kenapa kasus ini lamban. Apa karena ada konflik kepentingan atau bagaimana sehingga tidak mau menetapkan Anggodo sebagai tersangka," ujarnya.

KPK saat ini tengah mengusut kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan adik buronan korupsi Anggoro Widjojo. Anggodo diduga telah menghalangi penyidikan kasus korupsi kasus Sistem Komunikasi Radio Terpadu. Kasus ini juga diduga melibatkan Anggoro Widjojo, bos PT Masaro Radiokom.

Anggodo diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 21 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 21 berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka dan terdakwa ataupun para saksi dalam perkara kourpsi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 12 tahun atau paling sedikit Rp 150 juta dan paling banyak Rp 600 juta."

topan

03/01/2010

mendung di kpk nga ush ada buayanya...biar nga ada yg curiga...

• Balas   • Laporkan

ahmad zidane

02/01/2010

dasarnya maling....apapun posisinya tetap jadi maling polisi maling,,,kejaksaan maling di kpk pun akan tetap jadi maling....bangga kasih anak bininya uang haram dan makanan haram..kasian ngga punya hati dan tuhan

• Balas   • Laporkan

antho

01/01/2010

Ternyata betul toh? Anggodo lebih berkuasa daripada presiden? Apalagi cuma menteri, jagung, kapolri, dpr, kpk, keciillll coy....!!!

• Balas   • Laporkan

Kundil

31/12/2009

kerja KPK itu bukan kayak Polisi bung bisa main tangkep aja trus ndak terbukti lepasin begitu aja. kalau sudah ditangkep ama KPK, tu orang pasti masuk penjara. Tunggu aja deh... Saat ini KPK satu-satunya lembaga yang bisa kita andalkan jadi kasih dorongan

• Balas   • Laporkan

kenzo

31/12/2009

sombong bener ini orang, apa kuasa dia enak aja mau memberhentikan orang..

• Balas   • Laporkan

denny

31/12/2009

klo KPK saja tdk bisa menangkap anggodo, siapa lagi ya yg bisa.. lebih baik kita tangkap rame-rame saja

• Balas   • Laporkan

denny

31/12/2009

saat ini hanya KPK yg masih bisa diharapkan sebagai garda terdepan pemberantasan korupsi, klo KPK sudah tdk lagi bisa dipercaya, gimana klo kita bikin peradilan jalanan saja

• Balas   • Laporkan

morry hudson

31/12/2009

terlalu banyak kritik juga tidak baik..sejatinya jika anda ditempatkan jadi KPK,apakah ada jaminan mampu mengerjakannya???

• Balas   • Laporkan

john dupe

31/12/2009

KPK takut sama Anggodo soalnya anggodo itu punya backing buaya

• Balas   • Laporkan

Kirim Komentar

Anda harus Login untuk mengirimkan komentar

atau