VIVAnews--AGENDA antikorupsi strategis pada tahun 2010 ini adalah menyelamatkan gerakan pemberantasan korupsi, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Bagaimanapun, kita sekarang ini berada dalam keadaan darurat pemberantasan korupsi. Pemerintah harus bertindak cepat. Salah satu kebijakan yang harus diambil untuk mengatasi ancaman terhadap gerakan pemberantasan korupsi adalah Pemerintah harus segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu untuk menyelamatkan gerakan pemberantasan korupsi.
Keadaan darurat gerakan pemberantasan korupsi yang disebabkan oleh upaya-upaya penghancuran sistematis terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi sudah dapat dijadikan alasan konstitusional yang kuat untuk segera mengeluarkan perppu tersebut.
Penghancuran sistematis
Upaya pemandulan atau penghancuran KPK tidak henti-hentinya terus dilakukan oleh para koruptor dan oleh mereka yang merasa terancam oleh sepak terjang KPK. Upaya sistematis tersebut di antaranya adalah dengan menggugat kewenangan KPK untuk melakukan penyadapan telepon dan dengan pengujian konstitusional terhadap Pasal 53 tentang eksistensi pengadilan tipikor dalam UU No.30/2002. Pengintegrasian pengadilan tipikor ke dalam peradilan umum dalam Undang-undang tentang Pengadilan Tipikor, dan yang paling mukhtahir adalah kriminalisasi kewenangan KPK, juga ditafsirkan sebagai bagian dari upaya itu.
Tidak hanya secara eksternal, penghancuran KPK juga dilakukan secara internal. Kekhawatiran penggiat antikorupsi terhadap terpilihnya Antasari sebagai Ketua KPK nampaknya sekarang menjadi kenyataan. Kita patut menduga terpilihnya dia merupakan bagian dari skenario pembusukan internal KPK itu. Bagaimana mungkin seorang yang diragukan integritasnya lolos dan dipilih menjadi Ketua KPK?
Dugaan itu semakin kuat karena kita tahu pihak tertentu dan beberapa oknum anggota DPR yang memilihnya merasa terancam oleh sepak terjang KPK. Tentu mereka tidak akan ‘menggali lubang kuburnya’ sendiri dengan meloloskan orang yang memiliki integritas kuat. Karena itu, masuk akal kalau kemudian kita menduga bahwa Antasari dipilih untuk memimpin KPK dengan membawa misi dan agenda rahasia untuk membusukkan KPK dari dalam.
Ditahannya Antasari karena diduga terlibat pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen yang kemudian, melalui testimoni Antasari, menjadi pintu pembuka bagi kriminalisasi kewenangan KPK dan penangkapan pimpinan KPK lainnya semakin memperkuat dugaan tersebut. Lebih-lebih kemudian beberapa anggota Komisi III DPR meminta agar KPK tidak melakukan penyidikan dan penuntutan sebelum pimpinan KPK kembali berjumlah lima orang.
Fakta-fakta di atas kemungkinan adalah bagian dari skenario besar yang sistematis untuk menghancurkan atau setidaknya memandulkan KPK. Karena itu, Pemerintah harus segera menyatakan keadaan darurat untuk menyelamatkan gerakan antikorupsi, khususnya mencegah upaya pelemahan KPK lebih jauh.
Pemerintah perlu menyadari bahwa pemandulan atau penghancuran KPK sama artinya dengan ancaman terhadap gerakan pemberantasan korupsi. Karena, hanya kepada KPK lah masyarakat menaruh harapan. Mereka sudah tidak percaya lagi kepada institusi penegak hukum konvensional dalam pemberantasan korupsi.
Hasil Indeks Barometer Korupsi Global Transparansi Internasional beberapa tahun belakangan ini yang menempatkan institusi penegak hukum konvensional sebagai lembaga yang korup sudah cukup mengindikasikan ketidakpercayaan itu.
Perppu
Penghancuran KPK dan ancaman terhadap gerakan pemberantasan korupsi juga berarti ancaman terhadap perikehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini karena dampak korupsi yang luas dan merusak bagi pembangunan demokrasi, ekonomi, rule of law, penegakan hukum yang berkeadilan, hak-hak ekonomi, sosial, dan politik warga negara.
Untuk itu, Pemerintah perlu segera menyatakan keadaan genting dan mengeluarkan perppu untuk menyelamatkan gerakan pemberantasan korupsi.
Perumusan perppu tersebut sebaiknya melibatkan organisasi dan aktivis antikorupsi. Karena, bila kita menyerahkan sepenuhnya proses legislasi peraturan perundang-undangan tersebut kepada DPR?lembaga yang dipersepsikan masyarakat sebagai institusi yang korup?saya khawatir kita akan terjebak pada apa yang disebut state capture. Melalui state capture kekuatan politik korup akan menyandera proses legislasi dan mempengaruhi substansi peraturan tersebut untuk memandulkan gerakan pemberantasan korupsi.
Selain itu, kekuatan antikorupsi hendaknya juga mendesak Pemerintah untuk segera membentuk komisi pengawas atau inspektur eksternal independen untuk mengawasi penyalahgunaan wewenang atau pembusukan internal oleh oknum pimpinan KPK. Hal ini untuk mengatasi masalah “who guards the guard?” dari lembaga yang powerful seperti KPK ini.
Selain korupsi dan penyadapan telepon ilegal, ada tiga bentuk utama potensi penyalahgunaan wewenang oleh pimpinan KPK yang hendaknya menjadi kewenangan inspektur tersebut untuk mengontrolnya.
Pertama, melakukan investigasi diskriminatif. Kedua, tanpa alasan yang sah mendiamkan laporan masyarakat yang memiliki bukti kuat tentang adanya dugaan korupsi. Dan ketiga, meskipun ada alasan yang kuat KPK tidak mengambil alih penyidikan dan penuntutan kasus korupsi yang dilakukan oleh kepolisian atau kejaksaan. Hal inilah yang belum diatur dalam UU No.30/2002.
Namun demikian, pimpinan dan institusi KPK juga harus dilindungi terhadap upaya-upaya rekayasa hukum dan politik yang dapat melemahkan KPK.
Untuk mencegah pembusukan internal KPK, kekuatan antikorupsi juga dapat menolak pemilihan pimpinan KPK oleh DPR. Mereka dapat mengusulkan agar pemilihan tersebut diserahkan pada suatu badan pemilih (election body) yang anggotanya terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki integritas. Adalah tidak masuk akal menyerahkan pemilihan pimpinan KPK kepada lembaga yang anggotanya berpotensi menjadi ‘korban’ KPK itu sendiri. Bila hal ini kita biarkan maka sesungguhnya kita sedang ‘menggali kuburan’ untuk kematian KPK!
Kini ‘bola panas’ untuk menyelamatkan gerakan pemberantasan korupsi ada di tangan pemerintah. Dalam keadaan normal memang negara atau pemerintah lah yang seharusnya memimpin gerakan pemberantasan korupsi (top down, state-led anticorruption strategy).
Bila pemerintah tidak bersungguh-sungguh, bahkan menjadi bagian dari masalah korupsi itu sendiri, saya khawatir gerakan people power atau revolusi sosial akan digunakan sebagai cara arus bawah rakyat (bottom up, people-led anticorruption strategy) untuk memberantas korupsi demi mewujudkan pemerintahan bersih yang menjunjung tinggi keadilan dan kedaulatan hukum (rule of law).
Roby Arya Brata, dosen analisis kebijakan pascasarjana FEUI; pernah mengajar sebagai dosen tamu bidang antikorupsi di Australian National University, Australia.
