Korupsi
ICW Desak Pelimpahan Kasus Gubernur Bengkulu
ICW khawatir ada intervensi di balik ketidaksegeraan Kejaksaan.
Rabu, 13 Januari 2010, 16:48 WIB
Ita Lismawati F. Malau, Eko Huda S
Uang Rupiah (Antara)
VIVAnews - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Kejaksaan Agung segera melimpahkan berkas perkara dugaan penyalahgunaan dana hasil pajak (PBB dan BPHTB) oleh Gubernur Bengkulu, Agusrin Maryono Najamudin ke pengadilan.
"Kami meminta Kejaksaan Agung segera melimpahkan kasus tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata peneliti ICW, Abdullah Dahlan ketika melakukan audiensi dengan Kejaksaan Agung di Jakarta, Rabu 13 Desember 2010.
Menurut Abdullah, kasus ini sudah lama ditangani Kejaksaan dan sudah dinyatakan lengkap. Kejaksaan melalui Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Marwan Effendy, lanjut dia, sudah menyatakan berkas kasus itu akan dilimpahkan Juli tahun lalu.
Abdullah khawatir, ada intervensi di balik ketidaksegeraan Kejaksaan dalam melimpahkan berkas Gubernur Bengkulu ini. Pasalnya, kata dia, Agusrin diketahui menjabat sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Bengkulu dan tim sukses Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam Pemilihan 2009. "Kelambanan tersebut hanya karena persoalan teknis ataukah ada intervensi?" Kata dia.
Sebagaimana diketahui, Kejaksaan Agung menetapkan Gubernur Bengkulu, Agusrin Maryono Najamuddin, sebagai tersangka dalam kasus dana bagi hasil PBB- BPHTB senilai Rp 21,3 miliar. Kasus ini terungkap setelah Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) kantor Palembang, Sumsel, menemukan adanya kejanggalan dalam penggunaan dana dari pemerintah pusat sebesar Rp. 21,3 miliar saat melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan APBD Provinsi Bengkulu tahun anggaran 2006.
Dari pemeriksaan tersebut ditemukan dana bagi hasil pajak tidak dimasukan ke kas daerah, melainkan ke penampungan sementara guna mempermudah pengambilan dana tersebut dan tidak perlu izin DPRD.
Temuan BPK itu kemudian ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu, dan menetapkan Kepala Dispenda Chairuddin sebagai tersangka dan telah divonis satu tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Kota Bengkulu. Dalam persidangan di PN Bengkulu, Chairuddin pernah mengaku bahwa seluruh pengeluaran uang yang dilakukannya atas sepengetahuan Agusrin Maryono Najamuddin.
Kemudian, pada Juni 2009, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus,Marwan menyatakan, jaksa tengah menyusun dakwaan untuk Agusrtin dan rencananya berkas akan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada awal Juli 2009. Penentuan tempat diselenggarakannya sidang Gubernur Bengkulu tersebut di PN Jakpus tersebut, menyusul sudah diterimanya surat dari Mahkamah Agung (MA).
• VIVAnews | Share :
Rating
Komentar
Benar tolong segera di tindak lanjuti masalah ini, jgn sampai berlarut-larut. Yang benar katakan benar yg salah katakan salah...
hemmmmmm smoga aja keadilan itu selalu ada di negara tercinta indonesia raya
ayo pak jakasa yang semangat donkkkk
klu bersalahhh di adilin seadil2nya jngan di biarkan bebassssss........... ayoo pak jaksa semangattttttt.....
Masa udah jadi tersangka masih menjabat gubernur?nanti kalo udah habis masa jabatannya baaru berani disidang....hukum busuk !!!
iya nih pak jaksa....limpahkan segera klau sdh lengkap...pak jaksa takut ya?
iya nih pak jaksa....limpahkan segera klau sdh lengkap...pak jaksa takut ya?
Kirim Komentar
Anda harus Login untuk mengirimkan komentar
atauÂ
TERBARU DI FORUM
- Memahami Fenomena Kepribadian Ganda
- FOTO: Asin Thottumkal, Artis Cantik & Seksi Bollywood
- FOTO: Cantiknya Dera Indonesia Idol
- FOTO: Philippe Croizon, Berenang ke Papua Tanpa Tangan dan Kaki
- [PRO KONTRA] Larangan Konser Lady Gaga
- Kisah Tukang Kayu Gunakan Kaki dalam Pekerjaannya
- Grafitti "Hidup" di Kuburan Pesawat