VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalin kerja sama dengan Korean International Cooperation Agency (KICA). Kedua lembaga itu akan merumuskan grand design reformasi birokrasi nasional.
Pernyataan tersebut dikemukakan Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin, kepada para wartawan di Gedung KPK Jakarta,Jumat 22 Januari 2010. "Kita akan belajar dari Korea sebagai negara yang berpengalaman dalam pelaksanaan reformasi birokrasi," kata Jasin.
Jasin menjelaskan kerjasama ini merupakan tindak lanjut dari deklarasi bersama yang dilakukan oleh pemimpin kedua negara. Jasin juga mengemukakan ada tiga institusi yang menjadi pilot project reformasi birokrasi yaitu Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Departemen Keuangan (Depkeu).
"Harapan kita,dalam waktu dekat Indonesia akan mampu meniru korea dalam pelaksanaan reformasi birokrasi melalui e-government yang terintegrasi dalam sebuah sistem terpadu," ujarnya.
