Hatta Rajasa Tak Tahu Ada Korupsi di Dephub

"Saat itu saya sudah pindah ke Sesneg," kata Hatta Rajasa.

Kamis, 28 Januari 2010, 19:01 WIB

Arry Anggadha, Yudho Rahardjo

Follow @vivanews

Tim Sukses SBY-Boediono : Hatta Rajasa (VIVAnews/Tri Saputro)

BERITA TERKAIT

VIVAnews - Mantan Menteri Perhubungan, Hatta Rajasa, mengaku tidak mengetahui pengadaan kereta listrik eks Jepang terindikasi korupsi. Menteri Perekonomian ini justru mengaku saat pengadaan itu, dia sudah tidak lagi bertugas di Departemen Perhubungan.

"Saat itu saya kan sudah pindah ke Sesneg," kata Hatta di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 28 Januari 2010.

Seperti diketahui, saat ini KPK tengah mengusut dugaan korupsi pengadaan kereta listrik eks Jepang. KPK sudah menetapkan mantan Direktur Jenderal Perkeretapian, Soemino Eko Saputro, sebagai tersangka.

Sebelumnya, KPK juga sudah menyatakan tidak akan menutup kemungkinan untuk memeriksa Hatta dalam kasus ini.

Pengadaan kereta dengan nilai Rp 48 miliar ini dilakukan pada 2006-2007. Saat itu, Menteri Perhubungan dijabat Hatta Rajasa. KPK tidak menutup kemungkinan akan memeriksa Hatta Rajasa.

Hibah tersebut bermula ketika Jepang tidak lagi menggunakan kereta listrik sejak tahun 1998-1999. Kebijakan itu berlaku karena Jepang memberlakukan Undang-undang Lingkungan Hidup yang melarang penggunaan refrigent freon pada Air Conditioner (AC) di kendaraan umum.

Indonesia merupakan satu-satunya negara yang sistem transportasi kereta rel listrik (KRL) yang sama dengan Jepang. Tahun 2004, melalui PT Kereta Api pemerintah membeli 16 unit KRL kepada Itocu Corporation Japan dengan harga 8 Juta Yen per unit KRL seri 103. Biaya tersebut termasuk angkut dan transaksi. Tahun 2005 PT KA kembali membeli 16 unit KRL seri 8000 pada Tokyu Corporation dengan harga yang sama.

Namun, 30 November 2006, ditandatangani kontrak pengangkutan 60 unit kereta tipe 5000 milik Tokyo Metro dan tipe 1000 milik Toyo Rapid hibah eks Jepang itu antara Satuan Kerja Pengembangan Sarana Kereta Api dengan Sumitomo Corporation. Kontrak tersebut menyebutkan nilai per unitnya mencapai 9,9 yen termasuk biaya angkut dan asuransinya.

Dua tipe itu merupakan tipe yang generasi 1 dan 5 yang tergolong tua. Indonesia Corruption Watch menduga ada kerugian negara mencapai 570 juta yen.

• VIVAnews | Share :

Rating

Komentar

Tri Budhi Sastrio

07/09/2010

Ha .. ha. . pak menhub tidak tahu ada korupsi di dephub. Wah, beliau itu bodoh atau sedang berbohong? Pasti ada korupsi di dephub, bahkan banyak. Bahkan juga bisa saja beliau sendiri pernah korupsi ... maaf pak menteri ... tribudhis@yahoo.com

• Balas • Laporkan

Andri

29/01/2010

KPK, tolong jg proyek pengadaan double trak kereta api tanah abang - serpong diselidiki. Karena ternyata pemenang tender tsb masih termasuk keluarga menhub waktu itu Hatta Rajasa.

• Balas • Laporkan

Alija

29/01/2010

Tangkap dan adili segera para koruptor ! Jangan diberi ampun....

• Balas • Laporkan

DAENG

29/01/2010

KPK Tolong Di audit pengadaan Peralatan CONVEYOR -BAGGAGE HANDLING SYSTEM YG TDK SESUI DG SPECK Di Bandara SULTAN HASANUDDIN-MAKASAR -oleh PT.AERONURTI -Reff ABDUL HADIJAMAL Nomer Faks: 62-21-7207458 Alamat: Kebayoran Center Kav.A16 Jalan Kebayor

• Balas • Laporkan

trio

28/01/2010

KPK tolong cek Bp.Iwan Setiawan di Dept Perhubungan saat ini ybs membawahi Sumatra dan Kalimantas untuk sarana Kereta Api, yang jelas duitnya di Petii , telpon yang dipakai bukan GSM (CDMA) alasannya takut disadap julukan teman2nya Paman Gober, salah satu

• Balas • Laporkan

trio

28/01/2010

• Balas • Laporkan

tribudhisastrio | 07/09/2010 | Laporkan
Wah kalau sudah menunjuk satu orang, jangan-jangan ada dendam pribadi, tetapi saya juga yakin pasti bapak yang satu ini pernah korupsi. Jadi kalau KPK punya kesempatan tidak ada salahnya orang yang satu diperiksa tetapi hendaknya jangan mencari-cari kesal

Kirim Komentar

Anda harus Login untuk mengirimkan komentar

atau

Terpopuler

Unggulan

Terkomentari

TERBARU DI FORUM