Korupsi
Korupsi Departemen Sosial

"Presiden SBY Juga Harus Bertanggung Jawab"

GPK berharap tidak ada unsur politis dalam penanganan kasus korupsi di Depsos.

Kamis, 4 Februari 2010, 12:56 WIB
Arry Anggadha, Yudho Rahardjo
Bachtiar Chamsyah (Antara/ Seno S)

VIVAnews - Sekretaris Jenderal Gerakan Pemuda Kabah (GPK), Edy Jauzie Muhsin Bafadal, mengatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap kasus korupsi di Departemen sosial (Depsos).

Kasus dugaan korupsi pengadaan sapi dan mesin jahit ini diduga melibatkan mantan Menteri Sosial dan Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Bachtiar Chamsyah.

"Ini kan sistem presidensial, Presiden selalu mendapat laporan dari menteri sebagai bawahannya, jadi kalau Presiden bilang oke, proyek baru bisa berjalan," kata Edi di Gedung KPK, Jakarta, Kamis 4 Februari 2010.

Menurut Edi dalam menyikapi kasus Bachtiar, GPK merasa prihatin dan menyerahkannya kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). GPK berharap KPK tetap mengedepankan azas praduga tak bersalah.

"Kita berharap tidak ada unsur politik di balik itu semua," ujar Edi.

Menurut Edi, secara pribadi dirinya menganggap Bachtiar sebagai orang yang baik dan bersih. Sebagai pimpinan partai, Edi juga mengangap Bachtiar sebagi orang yang rajin bertemu dengan konstituen partai.

KPK sudah menetapkan Bachtiar Chamsyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sapi dan mesin jahit di Departemen Sosial. Pengadaan berlangsung pada 2004-2006.

KPK mengindikasikan dalam kasus pengadaan sapi negara dirugikan hingga Rp 3,6 miliar. Sedangkan kasus mesin jahit diduga merugikan negara Rp 24,5 miliar.



• VIVAnews   |   Share :  
Rating
Komentar
han
05/02/2010
Jangan bawa2 nama islam dech...islam tidak membela koruptor...Salah/Benar ya hadapi saja...berdoa saja..jika memang keadilan dunia tidak di dapat, insya allah keadilan akhirat balasannya...Cipatakan iklim di masyarakat yang kondusif...peace
Balas   • Laporkan
eka S
04/02/2010
kalo semua presiden yang bertanggung jwab trus buat apa negeri ini menggaji menteri kalo hanya sebagai boneka semata .. punya hak sebagai menteru harus bertanggung jwab dgn kinerja nya ... kalo menteri seadainya korupsi masak presiden bertanggung jwb , ka
Balas   • Laporkan
Pemerhati
04/02/2010
Buat Sekjen GPK..kalau ga ngerti aturan pengelolaan keuangan negara yang dulunya dipegang sama Menteri-nya kalian..ga usah bawa-bawa simbol agama plus narik-narik ke ranah Politik. Apalagi nyagnkut-nyangkutin ke SBY..mau minta dukungan ke Lawan Politik? B
Balas   • Laporkan
gofar
04/02/2010
Presiden itu bertanggung jawab secara makro, tetapi pelaksanaannya kan udah didelegasikan ke menteri2, sehingga apabila timbul penyelewengan/penyimpangan ya menteri ybs. dong yang bertanggung jawab. Masak dikit2 presiden yang bertanggung jawab. Nanti kalo
Balas   • Laporkan
Kirim Komentar
Anda harus Login untuk mengirimkan komentar
atauÂ