Korupsi

CICAK Minta KPK Copot Direktur Ferry Wibisono

Tidak menutup kemungkinan KPK akan menjadi seperti kejaksaan dan kepolisian.

Senin, 8 Februari 2010, 15:59 WIB

Arry Anggadha, Yudho Rahardjo

Gerakan Cinta Indonesia Cinta KPK (Antara)

BERITA TERKAIT

VIVAnews - Aktivis Cinta Indonesia Cinta Anti Korupsi (CICAK) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencopot Direktur Penuntutan KPK Ferry Wibisono. Ferry dianggap telah melanggar kode etik saat mengantar mantan Jamintel Wisnu Subroto.

"Korupsi adalah kejahatan luar biasa, maka perlu sanksi yang luar biasa bagi para pemberantas korupsi yang melanggar kode etik," kata peneliti ICW, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Senin 8 Februari 2010.

Menurut Febri, Ferry diduga memberikan fasilitas khusus, terlibat konflik kepentingan, dan bertemu pihak yang diperiksa KPK tanpa perintah pimpinan. Febri menegaskan pimpinan KPK melalui bagian pengawasan internal harus memberikan saksi yang berupa pemecatan terhadap Ferry jika terbukti bersalah melanggar kode etik.

Sanksi tersebut menurut Febry sesuai dengan pasal 6 peraturan KPK Nomor 05 P.KPK tahun 2006 tentang kode etik pegawai KPK yang bersifat zero tolerance terhadap pegawai yang melanggarnya.

"KPK sebagai extra ordinary commision harus diimbangi dengan extra ordinary punishment bagi personelnya yang melanggar kode etik," kata Febri.

Febri juga mengemukakan jika dirinya juga telah bertemu dengan Direktur pengawasan KPK Chesna F Anwar. Chesna menurut Febri berjanji akan melakukan pemeriksaan terhadap siapapun yang diduga terlibat pelanggaran kode etik, termasuk terhadap para petinggi KPK.

"Kami tidak takut memeriksa siapapun," ujar Chesna seperti ditirukan Febri.

Febri mengingatkan jika semua ini merupakan peringatan keras terhadap KPK. Karena kalau pengawasan internal di KPK lemah, tidak menutup kemungkinan KPK akan menjadi seperti kejaksaan dan kepolisian yang dipenuhi oleh para mafia kasus.

"Kami memberi KPK waktu satu minggu untuk menyelesaikan hasil pemeriksaan internal dan mengumumkannya kepada publik," ujarnya.