Gerindra: Kami Tetap Konsisten

Suhardi dan Prabowo Subianto (Antara/ Widodo S Jusuf)

BERITA TERKAIT

• Misbakhun: Lobi yang Dilakukan Seharusnya Sah
• Misbakhun Resmi Dilaporkan ke Polisi
• Misbakhun: Klien Saya di Amerika Alami Krisis
• MPR Sepakati Tata Tertib Pergantian Wapres
• Demo Kasus Century Goyang KPK

VIVAnews - Fraksi Partai Gerindra dinilai sebagai kunci kekuatan politik DPR menyikapi kasus dana talangan (bail out) ke Bank Century senilai Rp 6,7 triliun. Bagaimana pandangan Gerindra di hari terakhir lobi fraksi dalam Panitia Khusus (Pansus) Century?

"Kami selalu bicara data dan fakta. Jadi akan konsisten," kata Ketua Umum Gerindra Suhardi kepada VIVAnews, Senin 1 Maret 2010. Hal ini menanggapi Paripurna DPR atas kasus Century yang digelar besok.

Konsisten bahwa Bank Indonesia (BI) dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersalah? "Sesuai dengan fakta dan data yang ada dan telah diketahui oleh umum," kata dia.

Dalam pandangan akhir yang dibacakan Rabu 24 Februari 2010, Gerindra meminta kepolisian dan kejaksaan untuk memeriksa pihak-pihak yang diduga melakukan tindakan pidana pada kasus PT Bank Century Tbk.

"Mereka di antaranya adalah jajaran dewan gubernur BI, termasuk gubernur, deputi gubernur senior, dan deputi gubernur," kata Juru Bicara Fraksi Gerindra di Pansus Century, Ahmad Muzani di gedung DPR saat itu.

Fraksi Gerindra menilai data yang disampaikan BI terhadap indikator keuangan Bank Century tidak akurat.

Kondisi itu memicu keputusan yang juga tidak akurat dari KSSK terhadap penetapan Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik.

"Indikator pelanggaran juga terjadi sebelum merger dan akuisisi tiga bank menjadi Bank Century hingga saat penetapan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik," kata dia.

Selain itu, Gerindra juga minta agar aparat memeriksa komisioner dan ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), manajemen lama dan baru Bank Century.

Gerindra mengaku telah menemukan 15 dugaan penyimpangan merger, 21 temuan pelanggaran paska merger bank, dan saat proses penetapan sebagai bank gagal yang berdampak sistemik 11 temuan.

Selain itu, saat pemberian Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) ditemukan delapan dugaan penyimpangan dan empat pelanggaran lainnya. "Total kami menemukan 59 temuan dugaan penyimpangan," tuturnya.

Untuk itu, Gerindra juga meminta pemeriksaan terhadap ketua KSSK dan pejabat Unit Kerja Presiden untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R).

iwan

01/03/2010

ga usah d sebutin jg Allah sdh membuka topeng2 mereka ... sadarlah wahai sby, boediono, srimulyani apa menunggu istana negara itu belah dan hancur lebur bru mrk mengaku ..... astagfirrullah

• Balas   • Laporkan

tulus

01/03/2010

aaahh...pansus itu maling treak maling...!!

• Balas   • Laporkan

djonnie

01/03/2010

Makanya kalau partainya mau jadi besar harus komitmen bela keadilan dan kebenaran. Jangan mudah dipengaruhi lobi Partai Demokrat yang tdk mau bicara benar diatas yang benar dan salah diatas yang salah.

• Balas   • Laporkan

dodonk

01/03/2010

awas kalao membelot... sebeutin anam dong....tunjukkan taringmu heeeee lihat PKS tu...berani mngatakan yg salah kalo emang salah, benar kalo emang benar...wlpn koalisi bukan brt mau diajak mnjd maling...ttp menasehati jk ada yg slah itu namanya menolong k

• Balas   • Laporkan

Kirim Komentar

Anda harus Login untuk mengirimkan komentar

atau