VIVAnews - Mahkamah agung dan peradilan di bawahnya menjadi lembaga yang paling sering diadukan ke Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. Sementara institusi Kejaksaan Agung menjadi lembaga yang paling sedikit dilaporkan ada mafia hukum.
Berdasarkan data Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, terdapat 120 laporan yang diterima terkait mafia di lingkungan peradilan. Menyusul di bawahnya Kepolisian RI dengan 96 laporan, sementara Kejaksaan Agung sebanyak 63 laporan pengaduan.
"Sisanya laporan pengaduan di lembaga lain," kata Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, Denny Indrayana di Komisi Yudisial, Jakarta, Selasa 9 Maret 2010.
Denny menambahkan meski menempati posisi tertinggi yang diadukan, bukan berarti Mahkamah Agung dan peradilan di bawahnya terdapat mafia hukum paling banyak. Meski demikian, Denny yakin benar ada mafia hukum di tiga instansi penegak hukum tersebut. "Haqul yakin, dari hulu sampai ke hilir," kata dia.
Selanjutnya Denny tak yakin mafia hukum bisa hilang begitu saja dari lingkungan penegak hukum di Indonesia. Sampai saat ini satgas sudah menerima 313 laporan pengaduan, 283 diantaranya diselidiki. Tiga kasus terbesar yang ditangani ialah 87 kasus tanah, 53 kasus korupsi, dan 24 kasus penipuan.