Ketua DPR: Yusril Bukanlah Koruptor

Yusril Ihza Mahendra (VivaNews/ Nurcholis Anhari Lubis)

BERITA TERKAIT

• Adnan Buyung Sesalkan Gugatan Yusril
• Mantan Hakim MK Dukung Yusril
• Djoko Suyanto Enggan Komentar Soal Hendarman
• Patrialis: Hendarman Sah Jabat Jaksa Agung
• Jaksa Agung Hanya Bisa Diberhentikan Presiden

VIVAnews - Tersangka korupsi sisminbakum, Yusril Ihza Mahendra, mendapatkan dukungan dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Marzuki Alie.

Menurut mantan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat itu, Yusril tidak dapat dikategorikan sebagai koruptor. "Saya tidak sepakat kalau kita bilang dia koruptor," kata Marzuki di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 24 Agustus 2010.

Marzuki menjelaskan, bahwa seorang pengambil kebijakan tidak dapat dijerat dengan pasal korupsi. "Akan sangat tidak adil. Karena seorang mengambil kebijakan, tak ada serupiah pun dia makan, hanya karena jabatan dia harus lakukan itu," ujarnya.

"Tapi karena itu kemudian dia kena tindak pidana, karena ada orang yang diuntungkan, nah apakah orang seperti ini harus dianggap koruptor?" imbuh Marzuki.
 
Maka dari itu, lanjut Marzuki, janganlah koruptor itu digunakan pasal karet. Artinya, jika ada suatu undang-undang tak bisa menjerat maka masih ada undang-undang lain yang bisa menjeratnya sebagai koruptor.
 
"Itu harusnya satu pengertian. Kalau satu undang-undang menjerat, undang-undang lain juga menjerat. Artinya itu harus sinkron," kata Marzuki.

Untuk kasus Yusril, Marzuki melihat mantan Menteri Kehakiman itu tidak menyebabkan kerugian negara. "Uang negara tidak ada keluar kok. Potensi iya, tapi potensi itu ada karena perjanjian. Perjanjian ada karena apa? Karena dulu kita tidak mampu. Lalu kena tindak pidana, apakah dia Yusril Ihza Mahendra bisa dikatakan koruptor karena dia pengambil kebijakan saja?" ujarnya.

Menurut Marzuki jika hanya misalnya karena kebijakan yang salah, kemudian ada hal-hal yang terlanggar, memang bisa menyeret pada kasus tindak pidana korupsi. Tapi menurutnya orang semacam ini bukan koruptor, dan masih berhak mendapatkan remisi.

Seperti diketahui, saat ini Yusril masih berstatus sebagai tersangka kasus sisminbakum. Yusril disebut harus ikut bertanggung jawab bersama dengan Hartono Tanoesoedibjo dalam pengadaan sisminbakum di Departemen Hukum dan HAM.

Sebelumnya Marzuki juga sudah melontarkan pernyataan senada tapi untuk orang yang berbeda, yaitu Aulia Pohan, mantan Deputi Gebernur Bank Indonesia.  Marzuki bahkan memandang Aulia yang notabene merupakan besan Presiden itu, tak layak disebut koruptor. "Aulia bukan koruptor. Tapi ia ikut kena pasal. Koruptor itu kan makan uang negara, sementara dia cuma ikut membuat kebijakan," ujar Marzuki.

yaya damang

25/08/2010

kalau meliat track record dari Marzuki Alie selaku wakil rakyat dan juga ketua DPR, ga pernah tuh bersuara lantang membela persoalan mengenai rakyat kecil,, selalu penguasa yg dibela,

• Balas   • Laporkan

cintaw

25/08/2010

kalau yg anda maksud 'makan uang negara' mungkin bukan sebagai Koruptor, namun jika perbuatannya di hubungkn dengan UU Anti Korupsi, jawabannya dia mungkin Koruptor, lihat lah kembali UU tersebut, jika mungkin di revisi, silahkan...

• Balas   • Laporkan

ex.66

24/08/2010

ingin mempertegas pernyataannya ttg aulia pohan, dgn membandingkan kasus yusril dgn aulia

• Balas   • Laporkan

mr sukarno milenium

24/08/2010

bisa makan uang ya..?? skrg memang ada byk manusia makan Aspal, makan Bensin, makan Hutan, makan gunung.. udah pada lupa mkn nasi ya..?? weleh..weleh..weleh..

• Balas   • Laporkan

Brahmoyo

24/08/2010

MENCARI DUKUNGAN untuk MENUTUPI KASUS AULIA POHAN yang MENDAPAT REMISI....

• Balas   • Laporkan

tamie

24/08/2010

he.he.he.he.he.he pengambil kebijakan bukan koruptor lalu koruptor itu apa lho?makan uang?apakah pengambil kebijakan itu tdk makan uang???????????????????hmmmmmmm......?

• Balas   • Laporkan

iindra

24/08/2010

POLITIKIS BIKIN PENAFSIRAN HUKUM ..? HUAHAHAHAHAHAHAHAHAHAAAAAAA........ tau sama tau aja lah kita....

• Balas   • Laporkan

Kirim Komentar

Anda harus Login untuk mengirimkan komentar

atau