VIVAnews - Isu reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu II kembali mengemuka ketika dalam sidang kabinet Senin 23 Agustus kemarin, Presiden SBY menegur menteri-menterinya yang dianggap lamban dalam menanggapi berbagai isu yang menjadi sorotan publik dan media.
Yang disorot Presiden saat itu adalah kasus penangkapan petugas Kementerian Kelauatan dan Perikanan oleh polisi air Malaysia dan pemberian remisi terhadap para koruptor.
Menanggapi wacana reshuffle ini, Menkum HAM Patrialis Akbar menyatakan, dirinya siap jika memang harus di reshuffle.
"Di dunia ini nggak ada yang kekal dan abadi. Orang saja mati, apalagi jabatan," ungkap Patrialis di kantornya Kementerian Hukum dan HAM, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Rabu 25 Agustus 2010.
Menurut Patrialis, selama dirinya menggantikan mantan Menkum HAM Andi Mattalatta, Presiden SBY selalu memberikan kebebasan kepada para pembantunya dalam melaksanakan tugas. "Asal bisa dipertanggung jawabkan," ucapnya.
Pasca pemberian remisi dan pembebasan bersyarat kepada sejumlah koruptor, mantan politisi Partai Amanat Nasional ini mendapat sorotan tajam publik. Terlebih di tengah gencarnya upaya pemberantasan korupsi.
Namun, dia menegaskan, pemberian 'hadiah' kepada sejumlah narapidana korupsi sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. "Nggak apa-apa gebuki saja, yang penting niat saya bela kemanusiaan," pungkasnya.
