Korupsi

SBY: Penegakan Hukum Jangan Dikacaukan

"Korupsi ditangani jangan sampai ada kesan seolah-olah ada kasus yang dipetieskan."

Selasa, 31 Agustus 2010, 17:22 WIB
Ita Lismawati F. Malau, Bayu Galih
  (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menegaskan penegakan hukum di Indonesia jangan sampai kacau oleh orang yang ingin mempolitisasinya. Penegakan hukum, kata dia, harus diluruskan.

Hal ini disampaikan Presiden SBY dalam Rapat Terbatas di Istana Negara, Selasa 31 Agustus 2010. Selama dua bulan terakhir, SBY mengaku mengamati dengan seksama kritik yang disampaikan kepada pemerintah terkait penegakan hukum dan kinerja para penegak hukum melalui media massa.

"Analisi saya adalah ada kritik dan korektif yang kami dengarkan dengan baik untuk evaluasi, koreksi dan perbaikan. Memang ada sejumlah masalah dalam penegakan hukum di hampir semua wilayah justice," kata dia. Hal ini, sambungnya, tidak hanya terjadi di jajaran kepolisian dan kejaksaan.

Setelah pengamatan seksama itu, SBY menilai ada orang-orang yang masuk dan ingin membawa masalah ini ke ranah politik. "Penegakan hukum dan keadilan di negeri ini jangan sampai kacau," kata dia.

Dia mengajak semua lapisan masyarakat untuk menyelesaikan masalah hukum dengan berlandaskan aturan. Jika ada anggota polri dan kejaksaan yang memang diduga terlibat dalam pelanggaran hukum, SBY minta oknum itu ditindak tegas dengan transparansi dan akuntabilitas. "Korupsi ditangani dengan sungguh-sungguh dan tuntas, Jangan sampai ada kesan seolah-olah ada kasus yang dipetieskan," tegasnya.

Selain itu, SBY menyatakan ketidaksenangannya terhadap pesan layanan singkat (SMS) yang ia terima terkait pergantian sejumlah petinggi penegak hukum.

"Saya tidak begitu suka dengan SMS yang nyata-nyata menyampuradukan. Bawa misi kebaikan internal atau eksternal yang berkaitan dengan rencana pengkaderan di pimpinan, TNI, jaksa agung, dan kepolisian," kata SBY. "Pejabat akan berakhir sesuai UU yang ada."



• VIVAnews   |   Share :  
Rating
Komentar
ismangil
08/09/2010
pemimpinya siapa tanggung jawab dong jangan saling meyalahkan krna ini itu
Balas   • Laporkan
djamrus
06/09/2010
Selama di Negeri ini masih bercokol para PROFOKATOR yg berkedok "Ulama,Pendeta,Seniman, Ilmuwan,Budayawan, Cendekiawan dan Seniman", maka jangan berharap kepada siapapun kecuali LILLAAHI TA'ALA, sumpah Lucifer tlh berlaku bagi sebagian bangsa ini.
Balas   • Laporkan
reni
01/09/2010
Hukum itu dibuat untuk menjamin keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat,prinsip ini juga jangan dikacaukan denga...!!
Balas   • Laporkan
Kirim Komentar
Anda harus Login untuk mengirimkan komentar
atauÂ