"Jangan Terbitkan Perpu Last Minute"

Sekjen Transparency International Indonesia (TII), Teten Masduki (Antara/ Widodo S Jusuf)

BERITA TERKAIT

• Suhandoyo: DPR Harus Cermat Bahas RUU Tipikor
• ICW: Presiden Harus Segera Terbitkan Perpu
• ICW Kecewa Jawaban Capres Soal Korupsi
• ICW dkk Serahkan 'Ekstra Ngos' ke DPR
• Megawati: DPR Harus Prioritaskan RUU Tipikor

VIVAnews - Sekretaris Jenderal Transparency Internasional Indonesia, Teten Masduku, meminta agar Rancangan Undang Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tidak dijadikan komoditas politik. Termasuk dalam rencana keluarnya perpu.

"RUU dan Perpu seolah-olah menjadi tawanan politik, seolah-olah mau dikeluarkan the last minute," kata Teten di kantor TII, Jakarta, Selasa 23 Juni 2009.

Menurut Teten, RUU Pengadilan Tipikor dan Perpu Pengadilan Tipikor seolah menjadi bahan bagi calon anggota dewan dan calon presiden dalam pemilu. Teten menduga, baik presiden dan DPR takut akan hadirnya UU Pengadilan Tipikor dan revisi UU KPK.

"Lebih baik jujur daripada mereka seolah-olah peduli dengan pemberantasan korupsi," ujarnya.

Sebelumnya DPR berjanji akan menyelesaikan RUU Pengadilan Tipikor sebelum masa tugasnya habis pada September 2009. Sedangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah berjanji akan segera menerbitkan perpu Pengadilan Korupsi jika DPR gagal menyusun UU Pengadilan Korupsi.

arry.anggadha@vivanews.com

Kirim Komentar

Anda harus Login untuk mengirimkan komentar

atau