Sarjan Mengaku Tak Kenal Anggoro Widjojo

Buronan KPK, Anggoro Widjojo (kpk)

BERITA TERKAIT

• Kejagung-Polri Akan Gelar Perkara Korupsi
• Buronan Anggoro Widjojo Diduga di Singapura
• KPK Sita Rp 200 Juta dari Sekjen Dephut
• Sekjen Dephut Diperiksa KPK
• Buronan Anggoro Wijaya Kabur Sejak 26 Juli

VIVAnews - Mantan anggota Komisi Kehutanan Dewan Perwakilan Rakyat, Sarjan Taher, mengaku tidak tahu adanya pengadaan proyek Sistem Radio Terpadu di Departemen Kehutanan.

"Saya tidak masuk ke dalam tim," kata Sarjan di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 15 Juli 2009. "Yang tahu adalah Yusuf Erwin Faishal."

Sarjan juga mengaku tidak mengenal Direktur Utama PT Masaro, Anggoro Widjojo. Anggoro saat ini adalah tersangka kasus pengadaan alat SKRT ini. "Anggoro saya tidak kenal, saya kenalnya Yusuf Erwin," ujarnya.

Anggoro ditetapkan sebagai tersangka sejak 19 Juni 2009. Anggoro diduga melanggar ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) atau Pasal 13 Undang-Undang  Undang-undang (UU) No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Keterlibatan Anggoro ini sebelumnya diketahui dalam persidangan kasus suap proyek Tanjung Api-api dengan terdakwa Yusuf Erwin Faishal. Dalam persidangan, Yusuf Erwin didakwa telah menerima uang Rp 125 juta dan US$ 220 ribu. Uang tersebut sebagai imbalan atas membantu persetujuan anggaran pada program revitalisasi gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan.

Proyek SKRT ini bermula pada Januari 2007 saat Departemen Kehutanan mengajukan usulan rancangan program revitalisasi rehabilitasi hutan. Departemen yang dipimpin Malam Sambat Kaban itu mengajukan anggaran Rp 180 miliar. Padahal, proyek ini sudah dihentikan pada 2004 pada masa Menteri Kehutanan, M Prakoso.

Anggoro diduga telah mempengaruhi anggota Komisi Kehutanan DPR untuk melanjutkan proyek tersebut. Kemudian, Komisi Kehutanan yang dipimpin Yusuf Erwin Faishal mengeluarkan surat rekomendasi pada 12 Februari 2007. Surat rekomendasi itu juga ditandatangani oleh Hilman Indra dan Fachri Andi Leluasa.

Mengetahui adanya usulan itu, Yusuf Erwin meminta Muchtarrudin melakukan pertemuan dengan perwakilan PT Masaro Radiocom, Anggoro Wijoyo sebagai rekanan pengadaan alat komunikasi. Pertemuan itu, guna membicarakan fee yang akan diberikan PT Masaro kepada komisi kehutanan.

Dalam surat itu, disebutkan meminta Departemen Kehutanan meneruskan proyek SKRT. Disebutkan pula bahwa untuk pengadaan itu sebaiknya menggunakan alat yang disediakan PT Masaro.

16 Juni 2007 anggaran disetujui. Lembar pengesahan, ditandatangani juga oleh Menteri Kehutanan MS Kaban. Orang nomor satu di Departemen Kehutanan itu juga sudah diperiksa KPK.

Selain memberikan uang kepada Yusuf Erwin, Anggoro juga diduga telah membagikan uang kapada sejumlah anggota Komisi Kehutanan lainnya seperti Fahri Andi Leluasa senilai S$ 30 ribu, Azwar Chesputera S$ 30 ribu Hilman Indra S$ 140 ribu, Muctarrudin S$ 40 ribu dan Sujud Sirajuddin Rp 20 juta.

PT Masaro Radiokom adalah perusahaan yang menjadi rekanan Dephut dalam pengadaan SKRT. Kasus dugaan korupsi ini terungkap saat KPK menggeledah kantor Yusuf Erwin di Gedung PT Masaro pada Juli 2008, terkait kasus suap proyek Tanjung Api-api. Proyek senilai Rp 180 miliar ini diduga telah merugikan negara Rp 13 miliar.

Menurut Johan, saat penggeledahan, Anggoro sudah berada di China. Dan kemudian pada Agustus 2008, KPK meminta imigrasi mencekal Anggoro.

Kirim Komentar

Anda harus Login untuk mengirimkan komentar

atau