Tim 5 Akan Dengar Suara Praktisi Hukum

Adnan Buyung Nasution (ANTARA/Widodo S. Jusuf)

BERITA TERKAIT

• Kapolri Minta Media Hentikan Pojokkan Polisi
• KPK Minta Calon dari Eks Pimpinan KPK
• Widodo AS: KPK Tambahkan Kriteria Pokok
• Kapolri Harus Jelaskan Kasus Bibit & Chandra
• Presiden Tak Dengar KPK Saat Keluarkan Perpu

VIVAnews -Tim 5 yang akan merekomendasikan pelaksana tugas (PLT) pimpinan Komisi KPK kepada Presiden akan mengundang praktisi hukum pada rapat lanjutan yang akan digelar di gedung dewan pertimbangan  presiden (Watimpres) pada hari Sabtu 26 September 2009 pukul 10.00 pagi.

Hal tersebut dikemukan oleh anggota Tim 5 yang juga anggota Watimpres Adnan Buyung Nasution kepada para wartawan usai bertemu dengan para pemimpin media massa di Hotel Borobudur Jakarta, Jumat 25 September 2009

"Kita ingin meminta masukan dari mereka selaku praktisi hukum," ujar Buyung.

Buyung mengutarakan para praktisi hukum yang diundang terdiri dari polisi, jaksa dan pengacara. Menurutnya masukan dari mereka akan  dijadikan pertimbangan bagi Tim 5 untuk merekomendasikan siapa yang akan dijadikan pelaksana tugas (PLT) pimpinan KPK.

Tim 5 bertugas untuk merekomendasikan tiga nama pimpinan sementara KPK. Tim ini terdiri dari Adnan Buyung Nasution, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, Menkopolhukam Widodo AS, pengacara Todung Mulya Lubis, dan mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki. Tim perumus ini bertugas untuk merekomendasikan tiga nama pimpinan sementara KPK.

Tiga dari lima pimpinan KPK saat ini berstatus tersangka dan dinonaktifkan dari jabatannya. Ketua KPK Antasari Azhar tersandung kasus pembunuhan bos PT Putra Rajawali Banjaran, Nasrudin Zulkarnaen.

Sedangkan, Chandra M Hamzah dan Bibit Samad Riyanto diduga telah menyalahgunakan wewenang saat mencekal bos Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo, dan mencabut cekal mantan bos PT Era Giat Prima, Joko Soegiarto Tjandra.

lp3bj

26/09/2009

Struktur Molekul/Chemistry Bappenas,Dirjen Anggaran Depkeu.Panitia Anggaran DPR RI,Perencanaan Dep Teknis,sangat kuat (lorong gelap markup sfesifikasi satuan tiga/markup anggaran) dan mempunya pengaruh linier memperlambat kinerja KPK contohnya adalah UU P

• Balas   • Laporkan

Kirim Komentar

Anda harus Login untuk mengirimkan komentar

atau