VIVAnews - Dukungan moril kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengalir. Kali ini berasal dari sejumlah tokoh dari lintas agama. Mereka mengritik pemerintah yang tidak serius dalam menyikapi kasus KPK ini.
"Kami mengimbau agar Presiden SBY dan pimpinan parpol serius untuk memberikan dukungan politik guna memperkuat independensi KPK," kata cendikiawan muslim Syafii Maarif usai bertemu pimpinan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Rabu 30 September 2009.
Ikut serta dalam pertemuan itu Kardinal Julius Darmaatmadja, Bikku Sri Pannyavaro Mahathera, Pendeta Richard Daulay, Uung Sendana (Sekretaris Agama Kong Hu Chu), Romo Beny Susetyo, dan Nyoman Udayana Sangging (perwakilan Hindu). Pertemuan berlangsung sekitar 45 menit.
Menurut Syafii Maarif, kekuasaan seharusnya digunakan pemerintah dengan arif dan bijaksana. Kekuasaan itu harus digunakan untuk kepentingan rakyat. "Memperlemah KPK dengan alasan apa pun berarti mengkhianati semangat konstitusi," ujarnya.
Seperti diketahui, tiga dari lima pimpinan KPK kini harus berurusan dengan hukum. Antasari Azhar diduga menjadi aktor pembunuhan berencana, Bibit Samad Riyanto dan Chandra M Hamzah diduga menyalahgunakan kewenangan dalam mengusut korupsi. Selain itu, Bibit dan Chandra juga dituduh telah menerima suap dari tersangka korupsi bos PT Masaro Radiokom Anggoro Widjojo.
Setelah tiga pimpinan KPK dinonaktifkan, Presiden SBY mengeluarkan Perpu tentang revisi UU KPK. Presiden lalu membentuk tim perumus yang bertugas mencari pengganti tiga pimpinan KPK tersebut.
Tim ini terdiri dari Adnan Buyung Nasution, Menteri Hukum dan HAM Andi Mattalatta, Menkopolhukam Widodo AS, pengacara Todung Mulya Lubis, dan mantan Ketua KPK Taufiequrrachman Ruki.