"Rekaman Berkaitan dengan Testimoni Anggodo"

Bibit Samad Riyanto&Chandra M Hamzah (VIVAnews/Nurcholis Anhari Lubis)

BERITA TERKAIT

• Jadi Tersangka, Berat Bibit Merosot 13 Kilo
• KPK Antar Sendiri Dokumen yang Akan Disita
• Bibit Minta Tumpak Beberkan Rekaman Rekayasa
• Chandra Hamzah: Ada yang Create Kasus Saya
• Chandra: Saya Tak Mau Bicara Kasus di KPK

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengantongi rekaman yang mengindikasikan upaya rekayasa kasus dua Pimpinan (nonaktif) KPK, Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah. Bibit mengatakan dirinya tidak bisa menyuruh KPK untuk membuka rekaman itu.

Hal itu dikatakan Bibit saat memenuhi wajib lapor di Markas Besar Kepolisian RI, Kamis 22 Oktober 2009. Bibit yang berstatus nonaktif memang tidak memiliki akses untuk masuk internal KPK.

Namun, Bibit mengatakan rekaman itu memiliki kaitan dengan testimoni Anggodo Widjojo, adik tersangka korupsi Anggoro Widjojo. "Ada itu," kata Bibit.

Seperti diketahui Bibit dan Chandra dipersangkakan melakukan penyalahgunaan kewenangan dan menerima suap saat mencekal dua pengusaha, Anggoro Widjojo dan Joko Tjandra.

Dalam testimoni setebal 10 halaman berisi pengakuan dari Anggodo dan Ary Muladi yang ditulis pada 15 Juli 2009. Dalam testimoni itu, Anggodo menuliskan niatnya untuk membereskan KPK pasca kantor PT Masaro Radiokom digeledah KPK.

Untuk melaksanakan niatnya itu, Anggodo menghubungi rekannya Ary Muladi. Kemudian mereka bertemu di Hotel Menara Peninsula pada 1 Agustus 2008. Dan kemudian Ary berupaya menghubungi orang-orang di KPK.

Dalam testimoni itu, Ary mengaku telah menghubungi sejumlah pejabat KPK. Ary mengaku telah bertemu dengan ppimpinan KPK pada 6 Agustus 2008 di Bellagio. Dalam pertemuan itu, Ary mengaku orang-orang KPK itu meminta uang untuk pimpinan KPK.

Pengacara Bibit, Ahmad Rivai, menduga surat pengakuan Anggodo itu dijadikan dasar bagi kepolisian untuk mengusut kasus suap kliennya. "Kalau benar testimoni yang dibuat Anggodo dijadikan dasar, ini keterlaluan, karena ini jelas bertentangan dengan aturan hukum," ujarnya.

Kirim Komentar

Anda harus Login untuk mengirimkan komentar

atau